Archive for April 2019

Home Archive for April 2019

Rara Ayunita, Communite berprestasi

MALANG, Channel11.COMM – Berawal dari rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba banyak tantangan. Sosoknya yang cerdas, ulet, dan menyandang predikat sebagai mahasiswa berprestasi (mawapres) utama Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya 2018, tidak membuat prestasi yang diukirnya berhenti di situ saja. Adalah Rara Ayunita, Communite 2016, yang berhasil menjalani magang di instansi ternama pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Banyaknya prestasi akademik tingkat fakultas yang dicapai Rara, begitu panggilan akrabnya, sudah tidak diragukan lagi. Tidak ketinggalan, keaktifannya dalam kegiatan kampus juga memberi andil yang besar sehingga ia dipercaya untuk memegang amanah sebagai Menteri Kajian Aksi dan Strategi BEM FISIP UB 2019. Namun, itu semua tidak menjadi alasan Rara untuk melalaikan kewajiban magangnya. Bahkan, Rara membuat prestasi tersendiri di lingkup mahasiswa Ilmu Komunikasi UB. “Pada awalnya, aku mencari magang di perusahaan BUMN, tepatnya di PT Pertamina. Rezeki buat aku yang ternyata malah mendapat tawaran di kantor BPKP kemudian diterima,” jelasnya.

BPKP memiliki kantor pusat di Jakarta, tepatnya di Jalan Pramuka nomor 33, Jakarta Timur. Terdapat 34 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. BPKP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang memiliki fungsi utama mengaudit keuangan dari perusahan – perusahaan atau instansi pemerintahan. Walaupun sebagai lembaga nonkementerian, hasil dari kinerja BPKP memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sebagai penentu langkah kebijakan.

Selama satu bulan Rara menjalankan profesi sebagai hubungan masyarakat (humas) yang dikatakannya cukup unik. Fokus tujuannya yaitu memperbaiki hubungan publik internal. Di dalam lingkup hubungan antara instansi pemerintah, perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), serta kantor - kantor perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi. “Humas di dalam BPKP sendiri sampai disebut sebagai Humas dan HAL, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga,” ujarnya.

Konsentrasi yang dikerjakan oleh Rara sendiri yaitu mencari berita seputar BPKP dan berita – berita pilihan seputar lembaga yang diaudit oleh BPKP. Berfokus pada lembaga – lembaga yang sering disorot oleh media. Seperti berita yang ter-blow up media bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami defisit keuangan. BPJS merupakan Lembaga yang diaudit oleh BPKP, sehingga Rara mendapat tugas setiap harinya untuk mencari kliping berita mengenai BPJS. Hasil dari kliping tersebut akan disebar ke seluruh pegawai yang kemudian sampai kepada pimpinan BPKP. Kliping berita inilah yang menjadi salah satu referensi penentu kebijakan BPKP Republik Indonesia.

Selama magang, Rara membawa pulang pengalaman beberapa kali menjadi notulen pada saat rapat kerja berlangsung. Selain itu, ia dipercaya juga untuk mendokumendasikan kebijakan – kebijakan internal yang memang menjadi fokus humas dan HAL BPKP. Tantangan tersendiri ada pada saat membuat kliping berita dan kliping tersebut dijadikan sebagai acuan setiap harinya. Kesalahan tersebut adalah beberapa diksi yang harus direvisi.

Rara merasa enjoy selama magang di BPKP Republik Indonesia ini karena ia sendiri memang tertarik dalam bidang goverment public relations. “Sebab instansi – instansi Indonesia itu unik, apa yang dilakukan merepresentasikan lembaga yang sangat internal, namun terdapat fungsi humas yang berbeda dan berhubungan langsung dengan pengawasan BPK kemudian KPK,” ujarnya.

Dalam menjalankan magang, Communite harus mencoba mencari tempat magang yang tidak biasa. Carilah tempat magang yang penuh dengan tantangan. Jangan menjadi mahasiswa pada umumnya yang mindset-nya hanya mencari tempat magang yang enak, settle, dan sekadar menyelesaikan tugas akhirnya. Jangan hanya sekadar mencari pride tetapi tidak mendapat hasil yang maksimal dari dalam diri.

Fokus mencari esensi dalam mencari pengalaman di tempat magang untuk berjangka panjang. Cari link di tempat – tempat yang sekiranya sulit untuk ditembus, misalnya di agency. Walaupun sulit, pengalaman yang berbeda akan didapatkan. Nantinya, semua akan membuahkan hasil dan menambah potensi diri. “Harus cari tempat magang dari sisi pemikiran yang lain, bukan mencari yang ‘gabut ya kerjanya?’,” pesan Rara yang disampaikan dengan antusias.

Penulis:

Brigitta Aurelia H

Penyunting:

Athaya Nadjla Azzariaputrie

Ojek online sebagai moda transportasi mahasiswa (sumber: Google)

MALANG, Channel11.COMM ― Rektor Universitas Brawijaya, Nuhfil Hanani, kembali mengizinkan ojek online masuk ke dalam area UB per tanggal 8 April 2019. Kebijakan masuk wajib stiker dirasa belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor; perbedaan letak fakultas, kesediaan fasilitas hingga teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kemacetan harus dievaluasi kembali penerapannya.

Antara Kebijakan dengan Keadaan

Channel11.COMM mewawancarai Abdi Rafi Akmal, Communite 2017 yang aktif mengawal kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tegas dalam pelaksanaannya. Menurutnya, pemeriksaan kendaraan wajib berstiker hanya bertahan selama beberapa minggu. Setelah itu, pemeriksaan oleh pihak keamanan juga mulai berkurang. Terlebih, kebijakan stiker ini bukan untuk pertama kalinya. Kebijakan ini sudah pernah diterapkan beberapa tahun yang lalu. Adanya kebijakan ini seperti mengulang kesalahan yang sama tanpa adanya evaluasi yang terlaksana dan tidak melihat kebutuhan mahasiswa dengan fasilitas yang ada.

Kebijakan ini meliputi penggantian mobilitas mahasiswa yang menggunakan ojek online dengan shuttle bus. Namun, dalam pelaksanaannya banyak kekurangan seperti keberangkatan bus yang tidak sesuai jadwal, jadwal bus yang tidak cocok dengan jadwal mahasiswa, hingga beberapa fakultas yang tidak dilewati oleh bus tersebut. Mahasiswa pun kesulitan memilih moda transportasi untuk dapat keluar dari wilayah kampus. “Kalau dari cerita beberapa temen yang biasa menggunakan ojol (ojek online) lalu ojol dilarang, mereka perginya doang naik ojol, pulangnya keluar terus naik angkot (angkutan kota), ada juga yang penting naik bus jadi berhenti di titik penjemputan bus, ada juga yang akhirnya bareng teman yang membawa kendaraan,” tutur Abdi.

Bagi mahasiswa yang tidak membawa kendaraan, naik shuttle bus, menumpang kendaraan teman, hingga terpaksa jalan kaki sampai keluar dari area kampus menjadi pilihan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi jalan yang gelap sehingga rawan terjadi kejahatan. Apabila kebijakan ini bermaksud untuk mengurangi kemacetan, nyatanya setelah diterapkannya kebijakan ini juga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Jika bermaksud untuk meningkatkan keamanan, di FISIP sendiri, pelaku pencurian menggunakan pakaian yang serupa dengan mahasiswa dalam beberapa kasus.

Absennya BEM FISIP

Kembali diperbolehkannya ojek online beroperasi dalam area UB tidak terlepas dari aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya. Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa hal, termasuk kembali diperbolehkannya ojek beroperasi di dalam area kampus hingga dialihfungsikannya beberapa fasilitas yang ada.

Pada aksi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) absen dengan pertimbangan hasil kajian internal yang dilakukan Kementerian Kajian Aksi dan Strategi BEM FISIP. Salah satu alasannya adalah tata letak FISIP yang dekat dengan drop zone sehingga pelarangan ojek online tidak terlalu berpengaruh bagi warga FISIP. Sikap tersebut juga dengan pertimbangan berbagai macam pihak seperti dosen, tenaga pendidik, dan pihak keamanan FISIP. “Kalau kita lihat sendiri juga tidak semua fakultas pada akhirnya ikut ada disana, itu sikap dari BEM FISIP,” jelas Eldo Aditya, Presiden BEM FISIP.

Selama ini yang menjadi keluhan mahasiswa FISIP terbatas pada kondisi terntu seperti saat hujan atau sulitnya melakukan aktivitas pembelian makanan secara online. Dalam membantu mewujudkan aspirasi dari mahasiswa fakultas lainnya, BEM FISIP memberikan data terkait respon mahasiswa FISIP terhadap pelarangan ojek online tersebut.

Tanggapan Communite

Channel11.COMM menemui Johannes Prasetyo, Communite 2017. Pria yang akrab disapa Jo ini merupakan salah satu mahasiswa yang menjadikan ojek online sebagai moda transportasi utama dalam aktivitas sehari-harinya. Hampir setiap Jo menggunakan ojek online untuk berangkat ke kampus. Dengan adanya kebijakan stiker kendaraan yang memengaruhi keberadaan ojek online di area kampus, ia merasa tidak terganggu karena tetap bisa menggunakan ojek online dari gerbang keluar terdekat.

Ia pun tidak pernah menggunakan fasilitas shuttle bus karena FISIP tidak dilewati oleh bus tersebut. Sekarang, dengan adanya aksi protes dari Amarah Brawijaya yang membuat ojek online dapat kembali beroperasi di area kampus, ia merasa tidak terganggu dengan adanya drop off zone “Nggak keganggu sih sebenernya. Malah, kayaknya,ya bagi sebagian orang mungkin bagus ya. Jadi, nggak di semua titik ojek online bisa berhenti. Ada drop point tertentu biar nggak menambah kemacetan di UB,” tutupnya. [hmd/ay]

Penulis:

Athaya Nadjla Azzariaputrie

Halgi Mashalfi Degel

Penyunting:

Athaya Nadjla Azzariaputrie

Milenial sebagai presiden bayangan

MALANG, Channel11.COMM ― Tak berlebihan rasanya jika generasi milenial direpresentasikan sebagai presiden bayangan Indonesia. Generasi milenial diprediksikan mencapai 40% dari total daftar pemilih tetap (DPT) menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi . Dengan angka tersebut, rasanya bukan suatu hal yang mustahil bagi pemuda untuk menentukan arah gerak negri ini. Maka dari itu, pemaknaan presiden bayangan dapat diartikan sebagai perpanjangan tangan dari perubahan negri ini.

Pemilih Muda Bersuara

Pembelajaran mahasiswa di kelas tentang segala bentuk materi politik akan terealisasi dengan nyata apabila mahasiswa ikut serta dan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres). Menjadi nilai mutlak bagi seorang mahasiswa untuk menentukan pasangan calon yang akan dipilihnya. Masing-masing mereka menjadi bagian perubahan negri ini.

“Pemuda itu kan harapan suatu bangsa. Dengan angka DPT seperti itu, tulang punggung negara berada ditangan kita. Saya pikir itu merupakan suatu pembelajaran politik agar kita juga bisa aktif dan peka terhadap politik di Indonesia. Kita juga bisa terjun langsung ke dunia politik dengan menyalurkan langsung hak pilih kita,” tutur Yufirly Raizza Fadilah, Commuite 2016.

Dia juga menilai bahwa dengan banyaknya jumlah pemuda dalam DPT bisa menjadi hal baik dan buruk sekaligus. Bisa menjadi hal baik ketika kita memilih dan mengetahui benar siapa yang kita pilih dan berlaku sebaliknya jika kita tidak mengetahui benar siapa yang kita pilih.

Sikap Politik BEM FISIP

Melihat situasi politik negri ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP menyikapi dengan mengadakan program “Ngibul”, singkatan dari Ngiringin dan Ngobrolin Pemilu. Program ini diadakan untuk mengedukasi pemilih muda dan pemula untuk dapat berpikir kritis secara substansi bukan hanya berdasar pada isu tertentu.

Saat disinggung kenetralan program tersebut, Rara Ayunita, Communite 2016 yang juga merupakan Menteri Kajian Aksi dan Strategi BEM FISIP, menegaskan bahwa program tersebut bertujuan murni untuk mengedukasi.

“Oh, nggak dong. Karena menurut aku, Kemenresdikti tadi bilang kampus harus bersih dari kampanye. Menurut aku, program ini bukan kampanye, tapi pencerdasan kita menyungguhkan substansi dari masing-masing calon gitu. Kalau kampanye, kita berarti ada hashtag khusus,” tuturnya.

Dimas Putra Wijaya, Wakil Presiden BEM FISIP, memberi padangan bahwa kita sebagai kaum intelektual, walau pada akhirnya harus terkotak-kotakan pada beberapa pilihan, tetapi jangan sampai kerasionalan kita saat memilih luput dari perhatian. Dengan hilangnya kerasionalan kita dalam memilih, rasanya kecerdasan berpolitik ini menjadi nihil.

Perguruan Tinggi Hanya untuk Edukasi

Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tenaga pendidik dosen yang memiliki batasan untuk bersikap di dalam kelas, Abdul Wahid, selaku dosen Ilmu Komunikasi UB, bercerita kepada Channel11.COMM mengenai pembahasan ini. Ia bercerita bahwa dalam memberikan edukasi, tidak sama dengan mengarahkan mahasiswa untuk memilih sesuai pilihannya. Ia selalu bersikap terbuka dalam setiap pembahasan seputar pemilu dengan cara selalu menghadirkan data dalam setiap materi yang diajar. Ia mengatakan bahwa dunia akademis adalah dunia bebas berpikir. Maka dari itu, seharusnya mahasiswa bisa lebih terbuka dalam memandang Pilpres 2019 ini.

Saat disinggung upaya memasukkan unsur kampanye ke dalam kampus, ia tidak membenarkan segala bentuk upaya tersebut dari pihak manapun. “Seharusnya yang ditampilkan cukup kepada data saja karena kita perlu datanya. Aneh rasanya jika kita menanyakan sesuatu namun tidak disertai data dan itu tidak masalah. Namun, tidak perlu menyebut nama atau memunculkan gambar salah satu pasangan calon. Sebenarnya cukup menggunakan White Brand saja, yaitu kondisi di mana suatu informasi yang dimunculkan tanpa nama atau indentitas, namun kita tahu informasi itu merujuk kepada siapa,” tutupnya.

Ia juga mengimbau kepada mahasiswa untuk bersikap lebih terbuka dan kompleks dalam menerima informasi terkait Pilpres 2019 ini. Biar bagaimanapun, hajatan demokrasi ini tidak terlepas dari adanya upaya untuk mengarahkan kita untuk memilih salah satu calon. Jangan mudah terbuai oleh informasi yang beredar tanpa adanya usaha untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Penggambaran seseorang terkoneksi dengan gambaran yang digambarkan secara sengaja melalui media massa.

Pemuda dan Pemula di Mata KPU

Merespon banyaknya persentase pemilih muda dan pemula pada Pilpres 2019, Drs. Edy Wuryanto, Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Malang, secara kelembagaan menganggap hal ini sangat positif karena mereka ini lah yang diharapkan menjadi motor penggerak pesta demokrasi yang sebentar lagi diadakan, bukan sebagai motor penggerak golongan putih (golput).

Upaya KPU menarik minat milenial tecermin pada penggunaan berbagai macam platform. “Kita insya Allah sudah memiliki semua platform. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Garuda TV dengan YouTube-nya. Kemudian kita punya website dan konten-konten itu kita buat dengan gaya milenial, anak muda sekarang. Supaya mereka menjadi nyaman bacanya. Menjadi enak untuk melihat aktivitas kita itu yang kita pergunakan selama ini,” pungkasnya.

Ia mengharapkan partisipasi pemuda dalam Pilpres 2019 ini bukan hanya dalam bentuk kedatangan di tempat pemungutan suara (TPS) dan terdaftar di DPT, tetapi juga memilih dengan proses yang benar dari penerimaan sampai pengolahan informasi tersebut. KPU Malang menargetkan tingkat partisipasi pada Pilpres 2019 ini adalah 80%, lima persen lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pada Pilkada 2018. [hmd/mh]

Penulis:

Halgi Mashalfi Degel

Muhammad Syamsul Huda

Penyunting:

Athaya Nadjla Azzariaputrie

Pelecehan seksual kerap kali terjadi di lingkungan kampus

MALANG, Channel11.COMM – Baru-baru ini kembali marak kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Beberapa kasus tentang isu ini telah menghiasi headline berita di tanah air. Salah satu kasus pelecehan seksual yang sempat menggemparkan adalah kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), ketika sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, kini menimbulkan rasa was-was juga bagi warga kampus dan pihak luar kampus. Predikat kampus sebagai tempat untuk menimba ilmu seakan menjadi abu-abu.

Thalita Heidenrich, Communite 2018, memberi tanggapannya terkait pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Menurutnya, sexual harrasment masih dianggap remeh di Indonesia. “Not many people are aware about sexual harrasment,” katanya.

Sependapat dengan Thalita, Faiz Hilal, Communite 2018, beranggapan pihak media seakan menyudutkan dan menyalahkan korban, bukan pelakunya. “Perempuan selalu menjadi target utama dan selalu dijadikan korban sekaligus pelaku, di saat yang bersamaan,” pungkas laki-laki ini.

Keduanya beranggapan bahwa korban sexual harrasment, siapapun itu, seharusnya speak up. Faiz beropini bahwa pihak perempuan (korban) tidak boleh terlalu memosisikan diri sebagai yang paling lemah. Dalam kasus seperti ini, tindakan untuk speak up adalah bentuk perlawanan terhadap pelaku.

Thalita mengaku sering mendapat catcall dari orang-orang sekitar, dan hal ini berdampak pada dirinya sendiri. Efeknya ia menjadi takut untuk bepergian seorang diri. “Aku sempet juga di-catcall di sini (Gazebo Belakang FISIP), jadinya aku takut dan harus ditemenin kalau ke Gazebo belakang,” akunya.

Yuyun Agus Riyani, dosen Gender dan Media di Ilmu Komunikasi FISIP UB, mengatakan apabila kita merasa takut apabila mengalami tindakan pelecehan seksual, justru budaya tersebut akan terus diperbolehkan. “Menurut saya, harus dimulai dari sistem masyarakat dan budaya kita, dan dari kedua belah pihak sama-sama tidak boleh melakukan tindakan pelecehan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam tindakan pelecehan tidak boleh menganggap pihak lain boleh digoda maupun menggoda. Apabila kita memperbolehkan tindakan pelecehan tersebut itu artinya kita meletakkan orang lain lebih rendah dari kita sehingga orang tersebut dijadikan objek.

Hampir dalam setiap kasus pelecehan seksual, victim blaming sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Pembenaran terhadap suatu hal yang salah juga sering kali terjadi. Korban sering kali disalahkan masyarakat, yang mana secara tidak langsung budaya “menyalahi korban” ini sudah mendarah daging.

Yuyun juga berpendapat bahwa victim blaming merupakan bagian kekerasan yang harus kita perangi. Menurutnya, victim is victim. “Korban adalah seseorang yang sudah seharusnya mendapat perlindungan dan hak atas rasa nyaman dan aman, bukannya malah disalahkan,” ucapnya.

Ia juga menganggap belum ada penindakan serius dari pihak berwenang terkait kasus pelecehan seksual. Menurutnya, kasus semacam ini tidak disamakan dengan kasus kriminalitas yang lain seperti kekerasan atau pembunuhan yang memiliki saksi mata, atau bahkan bukti fisik. Namun, berbeda dengan kasus pemerkosaan, misalnya, yang tidak memiliki bukti yang dapat dibuktikan secara gamblang.

Menurut Yuyun, kasus pelecehan dan kekerasan seksual harus lebih dipertegas undang-undangnya, “Agar kasus semacam ini kemudian mendapatkan penanganan yang serius dan perhatian yang sama seriusnya dengan kasus-kasus kekerasan yang lain,” tutupnya. [leo/nad]

Penulis:
Nada Salsabila
Adrian David Leonardo

Penyunting:
Athaya Nadjla Azzariaputrie

Subscribe to: Posts ( Atom )

Intip Mawapres Ini, Magang di Tempat Bergengsi

Tak Konsisten, Kebijakan Stiker Kendaraan Kini Tak Berlaku Lagi

Emansipasi Lewat Reinkarnasi

PILPRES 2019: MILENIAL SEBAGAI PRESIDEN BAYANGAN INDONESIA

KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS: KORBAN = PELAKU?